Agama dan Politik Saling Mempengaruhi

Menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Indonesia, agama dan politik ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Isu agama dalam politik bisa menyatukan, namun terkadang juga menyebabkan perpecahan antara satu dan lainnya.

Menyikapi hal itu, Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Universitas Hasyim Asy’ari, dan Pusat Kajian Pemikiran KH Hasyim Asy’ari menggelar seminar nasional yang bertema `Politisasi dan Legitimasi Agama’ di Auditorium Arifin Panigoro UAI, Jakarta, Kamis (10/5) lalu.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa isu agama masih sering dimanfaatkan dalam kehidupan berpolitik dan masih menjadi polemik hingga saat ini. Itulah sebabnya dilaksanakan dialog mendalam dengan menghadirkan beberapa pihak yang berkompeten ini, yaitu untuk menjawab persoalan persinggungan antara agama dan politik. Setidaknya, dapat diperoleh kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan politisasi agama dan apa indikatornya.

Sebagai keynote speaker, Wakil Rektor 1 Universitas Hasyim Asya’ari, Haris Supratno mengatakan, sebenarnya, politisasi agama itu diperbolehkan, selama tujuannya untuk kepentingan dan kebaikan bangsa atau orang banyak. Bukan untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu.

“Saya berharap, menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, seluruh pihak dapat duduk bersama untuk mendiskusikan dan menjelaskan politisasi agama seperti apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan,” ujarnya di hadapan peserta dan lima narasumber yang hadir pada acara tersebut. Adapun seminar itu dilaksanakan dua sesi. Sesi pertama menghadirkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua DPP FPI Habib Muchsin Alatas, dan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin.

Melalui paparannya, Ma’ruf Amin mengatakan, agama dan politik itu memang saling mempengaruhi. Politik kebangsaan juga harus mendapat pembenaran dari agama. Karena agama, negara dan pancasila itu saling menopang. Menurutnya, politik dalam agama mampu menjadi salah satu cara untuk menitipkan aspirasi ajaran Islam secara keseluruhan dalam kesatuan nasionalisme.

“Yang penting di sini adalah bagaimana kita melakukan komunikasi” sebutnya.

Lebih jauh dijelaskannya, secara hukum Indonesia memang bukan negara Islam, tapi dengan mayoritas umat Islam di dalamnya, negara ini harus mampu welcome atau terbuka terhadap syariat Islam. Harapannya, masyarakat bisa hidup tentram dan dapat hidup berdampingan meskipun dengan latar belakang agama yang berbeda.

Sedangkan, Habib Muchsin Alatas berpendapat, politisasi memang bisa mengarah ke hal-hal yang negatif. Tapi dengan keyakinan bahwa politik dapat diselaraskan dengan agama tentu akan mampu menjadikan politik sebagai ladang dakwah yang luar biasa memberikan kemajuan bagi umat manusia.

Sementara, pada sesi kedua, Wakasatgas Nusantara Mabes Polri Brigjen Pol Fadil Imran, dan Guru Besar UII Mohammad Mahfud MD. Di sini, Mahfud menjelaskan banyak hal bagaimana agama dapat berperan secara seimbang dalam dunia politik.

Bahkan, masalah keagamaan yang kerap timbul di tengah masyarakat hanyalah alat yang digunakan para penganut radikalisme untuk melancarkan provokasi terhadap pemerintahan. “Masalah kita itu, bukan masalah perbedaan agama. Tapi karena ketidakadilan pemerintah terhadap masyarakat, lalu digunakan penganut radikalisme sebagai senjata provokasi publik, dan agama adalah sasaran utamanya,” beber Mahfud.

Oleh karena itu, pada seminar yang dibuka Ketua Pusat Kajian Pemikiran Hasyim Asy’ari Tebuireng Mif Rohim, dan Wakil Rektor I UAI Agus Surono, ini tidak hanya dihadiri para akademisi, tapi juga ulama, cendikiawan, dan politisi.

Tujuan dilakukannya seminar ini untuk mencari formula di tengah kasus pilkada dengan isu agama yang serius dibicarakan akhir-akhir ini. Harapannya, seminar ini dapat menjembatani banyaknya perbedaan pendapat yang sedang bergejolak di tengah masyarakat.

“Semoga dialog singkat ini mampu menyatukan aspirasi masyarakat akan aspek agama dan politik. Negara ini milik kita semua, oleh karena itu harus kita jags agar tetap aman untuk kehidupan kita,” pesan Mahfud.

Dengan begitu, is berharap seminar terse-but dapat membantu menciptakan suasana pemilihan kepala daerah dan negara yang bersih dan bermartabat serta tetap menjaga nilai-nilai agama agar tidak terjadi disintegrasi NKRI. (iwk)

Advertisements

Leave a Reply | Print Satu Media

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s