Ratusan Ulama Fatwa Hadiri Ijtima’ di Banjarbaru

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Ijtima’ Ulama VI di Pesantren Al Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 7-10 Mei 2018. Sekitar 800 ulama fatwa dari berbagai daerah di Indonesia menghadiri forum tersebut.

“Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa adalah pertemuan nasional lembaga fatwa, diikuti oleh 800 ulama fatwa se-Indonesia,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh kepada Republika, Ahad (6/5).

Asrorun menerangkan, ulama fatwa yang akan mengikuti Ijtima’ di antaranya seluruh anggota Komisi Fatwa MUI pusat dan pimpinan Komisi Fatwa MUI provinsi se-Indonesia. Hadir pula pimpinan lembaga fatwa dari organisasi masyarakat (ormas) Islam tingkat pusat seperti PBNU, PP Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan lainnya.

Ijtima’ Ulama ini juga dihadiri para pimpinan fakultas syariah perguruan tinggi agama Islam dan pimpinan pondok pesantren.

“Karena ini permusyawaratan terkait dengan hukum Islam, maka selalu dilaksanakan di pesantren,” katanya.

Rencananya, Ijtima’ Ulama VI akan dibuka oleh Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga dijadwalkan hadir mewakili pemerintah.

Mengenai agenda dalam forum ini, Asrorun menjelaskan, ada tiga kelompok masalah yang akan dibahas, yakni masalah strategis kebangsaan atau masail asasiyah wathaniyah, masalah fikih kontemporer, dan masalah perundang-undangan.

Dalam hal masalah-masalah strategis kebangsaan, lanjut Asrorun, para peserta akan membahas tentang bela negara, harmonisasi agama dan negara, serta kedudukan hubungan agama dan negara. “Dibahas juga masalah terkait dengan keadilan ekonomi, membahas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dibahas pula soal redistribusi aset, khususnya terkait lahan yang sebesar-besarnya harus didayagunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Mengenai fikih kontemporer, kata Asrorun, antara lain akan dibahas tentang haji, yakni soal ketentuan badal, waktu melempar jumrah, dan kewenangan negara menetapkan istithaah haji.

Dibahas, pula tentang zakat, misalnya soal distribusi zakat untuk kepentingan bantuan hukum, zakat profesi, tanggung jawab, dan kewenangan negara dalam pengelolaan serta pemungutan zakat.

“Termasuk membahas zakat aparatur sipil negara (ASN),” ujar Asrorun.

Dalam hal fikih kontemporer ini, para peserta Ijtima’ juga akan membahas tentang status kedudukan dana abadi umat, mahar politik, dan pemberian yang berkaitan dengan politik praktis.

“Perkembangan teknologi pangan, plasma darah untuk kepentingan pengobatan, pemanfaatan alkohol dalam produk obat, inilah beberapa masalah (yang dibahas) terkait fikih kontemporer,” ujarnya.

Terkait masalah peraturan perundang-undangan, akan dibahas sejumlah hal di antaranya tentang pidana Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), larangan minuman beralkohol, kedudukan aliran kepercayaan, hukum terapan peradilan agama, perkawinan anak, dan beberapa hal lainnya.

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI diselenggarakan setiap tiga tahun sekali. Forum ini pertama kali digelar pada 2003 di Jakarta, dilanjutkan di Gontor, Jawa Timur, pada 2006, sedangkan yang ketiga dihelat di Padang Panjang, Sumatra Barat, pada 2009.

Pada 2012, Intima’ Mama digelar di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedangkan, Ijtima’ ulama V pada 2015 dilaksanakan di Pesantren at-Tauhidiyah, Tegal. [Republika 7 Mei 2018, P12]


fikih kontemporer:

Tentang haji (badal, waktu melempar jumrah, dan kewenangan negara menetapkan istithaah haji), zakat (distribusi zakat untuk kepentingan bantuan hukum, zakat profesi, tanggung jawab, dan kewenangan negara dalam pengelolaan serta pemungutan zakat.), termasuk membahas zakat aparatur sipil negara (ASN). Status kedudukan dana abadi umat, mahar politik, dan pemberian yang berkaitan dengan politik praktis. Perkembangan teknologi pangan, plasma darah untuk kepentingan pengobatan, pemanfaatan alkohol dalam produk obat.

Peraturan perundang-undangan:

Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), larangan minuman beralkohol, kedudukan aliran kepercayaan, hukum terapan peradilan agama, perkawinan anak, dan beberapa hal lainnya.

Strategis kebangsaan:

Tentang bela negara, harmonisasi agama dan negara, serta kedudukan hubungan agama dan negara. Keadilan ekonomi (ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat).

 

Advertisements

Leave a Reply | Print Satu Media

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s