Fahmi Alfansi P Pane, “Kompetisi di LCS”

Ketika pemerintah dan TNI masih mempersiapkan fasilitas militer di Kepulauan Natuna sebagai kekuatan terintegrasi, Cina telah menempatkan sistem rudal jelajah antikapal dan rudal permukaan ke udara di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan (LCS).

Laporan CNBC yang dikutip Republika (4/5/2018) tersebut perlu didalami Pemerintah Indonesia. Sebab, baik Kementerian Pertahanan Cina maupun Amerika Serikat (AS) menolak mengonfirmasi laporan tersebut.

Namun, dikutip Reuters (3/5), Jubir Dephan AS menyatakan tidak mengomentari bahan intelijen yang berindikasi suhstansinya tidak dibantah.

Sebelumnya, Desember 2016 Institut Transparansi Maritim Asia (AMTI-CSIS) dengan analisis citra satelit melaporkan, Cina memasang sistem persenjataan antipesawat dan sistem persenjataan jarak dekat (close-in weapon system/CIWS).

Saat itu, Cina menyebut sistem itu hanya seperti ketapel sebagai haknya untuk mempertahankan pulau buatannya. Berbeda dengan CIWS, pemasangan sistem rudal yang dapat menyerang sasaran bergerak, bermakna peningkatan kapabilitas militer Cina.

Yakni dari defensif murni menjadi proyeksi kekuatan defensif dan ofensif.

Ini karena sistem rudalnya dapat menjangkau objek bergerak, baik di permukaan maupun dalam laut serta udara, sekalipun operator objek mengklaim berada di teritorinya atau perairan internasional.

Sekurang-kurangnya, pemasangan kedua jenis rudal tersebut menaikkan kemampuan penangkalan Cina terhadap kapal dan pesawat, baik berawak maupun berkendali jarak jauh.

Pada September 2015, sebuah pesawat mata-mata AS Poseidon mendekati pulau buatan Cina, tapi Angkatan Laut Cina hanya mampu meminta pesawat untuk menjauhi pulau itu. Bila rudal itu sudah siap beroperasi, tindakan nyata dapat mereka lakukan.

Dampak yang lebih strategis adalah penguatan klaim kewilayahan Cina atas berbagai kepulauan, pulau buatan, dan perairan di Laut Cina Selatan.

Dengan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Spratly, reklamasi, dan konstruksi pulau buatan, terlebih menggelar kekuatan militer di sana, Cina dapat mengklaim telah menegakkan kedaulatannya secara fisik.

Sebagai perbandingan, pada arbitrase Laut Cina Selatan antara Pemerintah Filipina dan Cina, pada 12 Juli 2016, telah dimenangkan Filipina. Namun, putusan arbitrase yang didasarkan pada Annex VII UNCLOS (Konvensi PBB untuk Laut) tidak dapat dilaksanakan.

Filipina tidak dapat mengklaim Beting Scarborough, misalnya. Bahkan, banyak putusan arbitrase pada Permanent Court of Arbitration yang mendefinisikan pulau, karang, pulau buatan, dan lain-lain serta menyatakan tindakan Cina melanggar hukum tidak digubris Beijing.

Cina tetap menangkap ikan di wilayah yang dipersengketakan, sebagaimana terus melakukan reklamasi dan memasang instalasi militer di pulau buatan. Meskipun pengabaian putusan arbitrase juga disebabkan sikap Presiden Filipina Duterte, tetapi faktor paling signifikan adalah gelar kekuatan militer Cina.

Dampak lebih lanjut adalah makin sulitnya posisi tawar negara pengklaim terhadap Cina, terutama para anggota ASEAN, yaitu Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei. Negara pengklaim lain adalah Taiwan.

Indonesia tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan pengklaim, tetapi seiring dengan beberapa insiden kapal pencuri ikan Cina di perairan Natuna, posisi Indonesia terlihat lebih fleksibel. Indonesia juga perlu lebih waspada sesudah melihat peta wilayah penangkapan ikan Cina, dan terutama peta sembilan garis putus-putus (nine-dash line) Cina yang mencakup perairan Natuna.

Selama ini, ASEAN dan Cina membahas klaim Laut Cina Selatan dan tata berperilaku di sana melalui sejumlah pertemuan. Diplomasi baru menghasilkan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan tanggal 4 November 2002.

Targetnya, menghasilkan tata berperilaku (code of conduct COC), tetapi hingga kini berbagai pertemuan ASEAN-Cina hanya menulis ulang substansi DoC dengan redaksi berbeda.

Misalnya, penyelesaian sengketa teritori dan hak yurisdiksi secara damai, dan negosiasi dengan merujuk hukum internasional, termasuk UNCLOS. Namun, tidak ada kalimat tegas, misalnya mendesak Cina menghentikan reklamasi pulau buatan, memasang instalasi militer, dan sejenisnya.

Bahkan, dalam pertemuan internal ASEAN pun sulit dicapai pernyataan atau komunike yang eksplisit, meminta penghentian segala aktivitas Cina yang mempersulit sengketa teritorial dan hak yinisdiksi serta bertentangan dengan putusan arbitrase 12 Juli 2016.

Indonesia mengantisipasi kompetisi di Laut Cina Selatan yang dapat bereskalasi kepada konflik terbuka. Presiden Joko Widodo pernah menggelar rapat dengan para menteri beserta Panglima TNI dan jajarannya di KRI Imam Bonjol di perairan Natuna, Juni 2016.

Ini simbol proyeksi kekuatan Indonesia karena digelar di kapal yang baru saja menangkap kapal pencuri ikan Cina. Pemerintah TNI juga segera meresmikan gelar terintegrasi TNI di Natalia dan membangun kekuatannya secara bertahap. Kebijakan serupa diterapkan di kawasan terluar lain, seperti Biak, Sorong, Morotai, Saumlaki, dan Selaru.

Pembangunan pertahanan di Natuna dan kawasan terluar lain perlu didukung dengan ketersediaan anggaran sesuai rencana kebutuhan. Perencanaan anggaran juga hams tersinkronisasi antarkementerian dan lembaga, termasuk pemerintah dan DPR.

Jangan sampai terkendala di tengah jaIan, seperti kasus pengembangan jet tempur IFX, satelit pertahanan atau telekomunikasi pada posisi 123 derajat Bujur Timur. Tanpa kesatuan pikiran dan tindakan semua pihak, pertahanan semesta sulit terwujud dan dapat melemahkan Indonesia saat bersengketa dengan negara besar.

Fahmi Alfansi P Pane, Alumnus Universitas Pertahanan Indonesia


Republika 7 Mei 2018 Page 6

Advertisements

Leave a Reply | Print Satu Media

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s