Ormas Islam Siap Laporkan IAIN Bukittinggi

IAIN Bukittinggi membatasi penggunaan cadar saat pelayanan akademik.

Organisasi masyarakat (ormas) Islam dan Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Bukittinggi sepakat menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti kebijakan pembatasan penggunaan cadar di dalam kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sumatra Barat, Buya Busra Khatib Alam sebagai perwakilan ormas Islam menyebutkan, kesepakatan ini telat dirembukkan oleh ulama, pimpinan ormas, dan aktivis Islam di Sumatra Barat.

“Kami sudah sediakan pengacara Muslim. Dalam waktu dekat kita polisikan Rektor IAIN Bukittinggi,” jelas Buya Busra, Ahad (29/4). Langkah hukum ini merupakan buntut buntunya dialog yang sempat dilakukan antara perwakilan ormas Islam dan IAIN Bukittinggi. Pihak kampus masih kukuh menjalankan kebijakannya untuk membatasi penggunaan cadar di lingkungan akademik. Selain itu, Dosen Hayati juga masih nonaktif mengajar akibat keputusannya untuk tetap mengenakan cadar di kampus.

Buya Busra memerinci, sejumlah poin yang melatari laporan ke polisi adalah kebijakan kampus terkait pembatasan penggunaan cadar yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Menurut dia, cadar adalah hak bagi seorang Muslimah dalam menjalankan keyakinannya. “Nanti saya perinci lagi, ini masih konsultasi dengan pengacara Muslim kami,” jelas Buya Busra.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat berencana memanggil Rektor IAIN Bukittinggi pada Senin (3o/4) ini. Pemanggilan ini untuk menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait dugaan 0maladministrasi dalam kebijakan sanksi kode etik dan disiplin pegawai terhadap Hayati Syafri, dosen yang diminta libur mengajar karena keteguhannya dalam mengenakan cadar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi menyebutkan, dalam LAHP dicantumkan beberapa tindakan korektif, bila memang disimpulkan pihak Rektorat melakukan tindakan maladministrasi. Sejumlah tindakan korektif tersebut hams disikapi oleh pihak kampus selama 30-60 hari ke depan.

“Itu kalau memang disimpulkan ada maladministrasi ya. Kalau benar begitu, nama Dosen Hayati harus dipulihkan,” ujar Adel. Dia mengaku belum bisa membeberkan detail kesimpulan yang dituangkan dalam LAHP. Sesuai prosedur, Ombudsman hams menyampaikan langsung konten LAHP kepada Rektor IAIN sebelum disampaikan kepada publik.

Polemik cadar di IAIN Bukittinggi belum usai. Pihak kampus masih kukuh dengan pendiriannya menjalankan kode etik akademik, termasuk membatasi penggunaan cadar di dalam lingkungan akademik. Kepala Biro Administrasi Umum Kemahasiswaan dan Akademik IAIN Bukittinggi Syahrul Wirda menghormati sikap ormas Islam untuk nielaporkan pihak kampus ke kepolisian. Hanya, dia meminta agar masalah cadar ini tidak membuat adanya polemik baru diantara umat Islam.

Hayati mengatakan, sedang menyiapkan langkah hukum untuk memperjuangkan peluang baginya untuk kembali mengajar di semester baru tahun ajaran 2018/ 2019. Meski nonaktif mengajar, dia masih rajin menyambangi kampus untuk mengisi absensi sekaligus berinteraksi dengan mahasiswa. “Belum ada perubahan dari kampus.”


Republika 30 April 2018 P12, Oleh SAPTO ANDIKA CHANDRA

Advertisements

Leave a Reply | Print Satu Media

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s