Mahfud MD: Pilkadà Langsung Sudah Melalui Perdebatan Panjang

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menuturkan perdebatan sistem pilkada langsung sudah melalui perdebatan yang panjang. Sebab, sejak pemerintahan Presiden Sukarno, sistem pemilihan kepala daerah selalu berubah. Jadi, menurut Mahfud, tidak perlu kembali mengganti sistem pilkada langsung dikembalikan pada pemilihan melalui DPRD.

Namun, perlu dicari solusi untuk mengatasi seluruh kekurangan yang terjadi dalam pilkada langsung ini. “Perlu cari jalan tengah, bagaimana untuk mengakali mudaratnya pilkada langsung,” kata Mahfud di MMD Initiative di Jalan Kramat, Jakarta, Kamis (19/4).

Mahfud menceritakan, setelah Indonesia merdeka, kepala daerah dipilih langsung. Tapi, Sukarno merasa hal itu tidak cocok, sehingga diganti menjadi pemilihan melalui DPRD. Perdebatan terjadi lagi pascareformasi saat pilkada diadakan dengan pemilihan langsung.

Namun, karena berbagai persoalan dan banyak mudarat, wacana pengembalian melalui DPRD kembali lagi muncul pada 2013. Saat itu, yang memotori RUU Pilkada kembali ke DPRD adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Di masa ini, kata Mahfud, mudarat pilkada langsung yang disebutkan adalah politik uang, kesewenang-wenangan pemerintah daerah di beberapa daerah, serta penggunaan dana bantuan sosial untuk kampanye.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, munculnya ide untuk mengembalikan pilkada melalui DPRD merupakan bentuk ketidaksanggupan parpol membina kadernya. Mereka kalah bersaing secara terbuka dengan mekanisme pemilihan langsung. Saat ini, yang menjadi tren di masyarakat justru munculnya figur calon pemimpin dari luar parpol.

Feri menuturkan, pilkada langsung memaksa para calon kepala daerah berani menemui rakyatnya langsung di masa kampanye. Sebab, kandidat harus mengambil hati rakyat yang akan jadi pemilih atau konstituennya. Beda halnya dengan pilkada melalui DPRD karena kandidat tak akan peduli dengan rakyatnya saat pemilihan. Calon akan sibuk mendekati para elite partai dan anggota DPRD agar dirinya dipilih.

“Pilkada langsung juga akan membuat para calon kapok untuk atau bagibagi uang. Selain tak ada kepastian untuk terpilih, bagi-bagi uang juga membuat para calon dihantui OTT oleh KPK,” tegasnya.

Sementara, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, isu mengembalikan lagi proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD tak lagi relevan. Menurut Arief, masyarakat lebih percaya pilkada dilaksanakan dengan cara pemilihan Iangsung. Untuk menekan biaya besar yang harus dikeluarkan para calon, KPU sudah mengatur dana untuk kampanye dibatasi dan juga beberapa penyediaan alat peraga kampanye dilakukan oleh KPU menggunakan uang negara.

“Penyelenggara sudah bikin agar biaya murah. Biaya ditanggung penyelenggara. KPU berupaya buat pilkada makin kredibel akuntabel. Bisa diakses publik. Tak ada lagi alasan anggaran tertutup tak bisa terkontrol,” ujar Arief.


Republika 20 April, P5, Pilkada Serentak 2018 | Oleh FEBRIAN FACHRI

 

Advertisements

Leave a Reply | Print Satu Media

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s