Teknis Cambuk Tunggu Petunjuk Ulama

Teknis pelaksanaan hukuman atau uqubat cambuk bagi pelanggar syariat Islam masih menunggu petunjuk ulama. Ini karena belum ada petunjuk teknis pelaksanaan hukuman cambuk di penjara.

“Apa kata ulama, kami ikuti, sebab kami tidak paham teknisnya. Makanya, kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU,” kata Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, di Banda Aceh, Rabu (19/4).

Pihaknya, sebut Aminullah, sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pelaksanaan hukuman cambuk. Namun, menurut dia, Kemenkumham menyatakan belum ada aturan teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu, lanjut dia, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap ada kebijakan MPU Aceh terkait teknis pelaksana hukuman cambuk sehingga tidak menjadi hambatan di lapangan.

Aminullah mengungkapkan, ketiadaan teknis peksanaan tersebut memicu masalah tersendiri. Apalagi, sejumlah pelanggar syariat Islam rencananya akan menjalani hukuman cambuk pada Kamis (19/4). Pihaknya juga belum mengetahui lokasi pelaksanaannya. “Tempat pelaksanaan yang tetap di tempat umum karena belum ada teknis di penjara,” kata Aminullah.

Sebelumnya, Guberur Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan hukuman cambuk di lembaga permasyarakatan. Padahal, selama ini hukum cambuk dilaksanakan di halaman masjid di sejumlah tempat di Banda Aceh.

Menanggapi pro-kontra terkait pergub tersebut, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Dr Munawar menegaskan, pergub tersebut tidak bertentangan dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. “Pergub tersebut justru memperkuat aturan yang sebelumnya telah ada, yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013,” kata dia, di Banda Aceh, Selasa (17/4).

Dia menjelaskan, jika di qanun disebutkan, cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat orang yang hadir, sama halnya dengan pergub. Hanya saja, lokasi pelaksanaannya dilakukan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut dia, di dalam qanun ada beberapa hal yang seharusnya tidak diperbolehkan, tetapi justru terjadi, misal pada pasal 262 ayat 2 yang dalam isinya disebutkan bahwa uqubat cambuk tidak boleh dihadiri anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Dia menyatakan, aturan tersebut selama ini sering dilanggar. Selain itu, dalam pasal yang sama dalam ayat 4, menyebutkan bahwa jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 meter.

Dengan demikian, ungkap dia, pergub tersebut tidak untuk menghilangkan substansi dari qanun, tapi justru memperkuat aturan seperti yang tertera dalam qanun.

Hanya tempat terbuka yang lebih mudah dikendalikan, yaitu hukuman cambuk akan dilakukan di lembaga pemasyarakatan/rutan/cabang rutan.

Advertisements

Leave a Reply | Print Satu Media

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s