SBY Minta Penegak Hukum Netral

Jaksa Agung menegaskan tak ada hukum rimba.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan cuitan dalam akun Twitter resmi miliknya pada Selasa (17/4). Dalam kultwit tersebut, SBY mengingatkan penegak hukum tidak “kesusupan” agen-agen politik.

“Semoga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, & KPK) tidak ‘kesusupan’ agen-agen politik. Semoga intelijen juga tidak jadi alat politik SBY,” tulis SBY di akun Twitter-nya.

Presiden ke-6 RI tersebut berharap Pemilu 2019 mendatang berlangsung aman, tertib, jujur, dan dapat bertanding secara kesatria.

Selain itu, dia juga berharap Pemilu 2019 tidak ada kampanye hitam, pembunuhan karakter, serta tidak dipenuhi hoaks dan ujaran kebencian.

“Semoga yang berlaku bukan ‘hukum rimba’ yang kuat pasti menang dan yang lemah pasti kalah, tak peduli salah atau benar. SBY,” katanya.

Cicitan tersebut mengundang tanya di tengah-tengah mencuatnya kembali kasus Bank Century pascaputusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel). Dalam putusan tersebut, PN Jaksel mendesak KPK mengusut dan menuntaskan kasus yang merugikan uang negara hingga Rp 6,7 triliun tersebut.

Namun, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto membantah jika ada yang menyebut isi tweet SBY tersebut menyindir putusan praperadilan PN Jaksel terkait kasus Century yang kembali ramai dibicarakan. Menurutnya, pernyataan SBY tersebut hanya untuk memberi pandangan bahwa penegak hukum harus kembali pada ketentuan tertinggi, yaitu netralitas.

“Sehingga netralitas itu betul-betul menjadi kunci utama suskesnya pemilu, pilkada, dan suksesnya kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis,” ujar Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/4).

Selain itu, Agus mengatakan, dalam kultwit SBY tersebut, SBY berupaya memberikan peringatan bahwa ini sudah memasuki tahun politik sehingga semuanya harus kembali pada peraturan tinggi.

“TNI/Polri harus netral ini adalah peraturan tertinggi ketentuan umum dan ketentuan yang harus dilaksanakan,” kata Agus.

Ditemui secara terpisah, Jaksa Agung Prasetyo mengatakan, sejak dulu tidak ada hukum rimba yang diterapkan di Indonesia. Penegakan hukum oleh aparat sudah sesuai dengan undang-undang dan tidak mementingkan orang-orang “kuat”.

“Itu zaman dulu kala mungkin seperti itu, cuma Tarzan seperti itu. Ini (Indonesia sekarang) kan engga,”ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Rabu.

Menurutnya, semua prosedur hukum di Indonesia saat ini sudah serba terukur dan berjalan berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Dengan demikian, seharusnya SBY tidak perlu mengimbau mengenai kewaspadaan hukum rimba di negara ini. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hukum tersebut.

Prasetyo pun mengatakan, sebenarnya cuitan SBY tersebut seharusnya tidak perlu ditanggapi. Sebab, di Indonesia memang tidak terjadi hukum rimba seperti apa yang dibicarakan. “Ga perlu khawatir lah. Semua kan selalu terbuka. Tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan,” katanya.

Terkait putusan PN Jaksel, Prasetyo mengatakan hal tersebut dikembalikan sepenuhnya ke penegak hukum. “Jadi, pulang kepada KPK ya, apalagi sudah ada keputusan dari pengadilan, keputusan praperadilan. Nah itu, itulah kelebihan hakim, dia bisa menemukan hukum,” ujar dia.

Prasetyo menuturkan, dalam proses persidangan sebenarnya pihak hakim telah mengklaim ada pihak lain yang sudah sempat dinyatakan dalam dakwaan, tuntutan, maupun putusan, tapi belum ditindaklanjuti.

Dengan adanya putusan ini, tinggal KPK menindaldanjuti dengan bukti yang mereka miliki. Sebab, bukti sekecil apa pun bisa menjerat seseorang karena semua orang memiliki hak dan kewajiban di depan hukum.

Menurutnya, praperadilan kasus hukum yang sudah lama berlangsung bukan persoalan karena dalam hukum semua bisa terjadi. Seperi cakupan yang berkaitan dengan penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan maka penetapan tersangka pun bisa dipraperadilankan. “Jadi, hal-hal seperti ini mungkin saja terjadi sejauh sudah menjadi putusan pengadilan,” ujarnya.

Terkait dengan pernyataan bahwa kasus ini bersinggungan dengan tahun politik, Prasetyo menyebut bahwa saat ini semua hal pasti dikaitkan dengan tahun politik. Semua pernyataan dan sikap apa pun pasti akan dipolitisasi atau bahkan kriminalisasi.

Sebelumnya, Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan melihat skandal Bank Century sebagai skandal politik ketimbang skandal hukum. Dia pun ingin kejahatan yang dilakukan segala pihak harus didorong dituntaskan.

“Sejak awal skandal Bank Century ini di mata saya sebagai skandal politik. Maka, itu ditangani lembaga politik. Pansus Century Gate,” ungkap dia, Selasa (17/4).


Republika 19 April, P2 Nasional | Oleh DEBBIE SUTRISNO FEBRIANTO, ADI SAPUTRO

 

Advertisements

Leave a Reply | Print Satu Media

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s