DPRD Dorong Anies Patuh Putusan MA Ihwal Privatisasi Air         

Sandiaga menilai kontrak PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja sebagai urusan “business to business”.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Gembong Warsono, mendorong Gubernur DKI Anies Baswedan mematuhi putusan Mahkamah Agung untuk menghentikan pengelolaan air bersih oleh swasta. “Putusan MA harus ditindaklanjuti. Fraksi kami mendorong agar pengelolaan air bersih bisa kembali dikelola oleh DKI sepenuhnya,”ujar Gembong kemarin.

Mahkamah Agung pada April tahun lalu mengabulkan permohonan kasasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta untuk menyetop pengelolaan air bersih oleh swasta. Mahkamah menilai pemerintah Jakarta dan PAMJaya melanggar aturan karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air bersih kepada mitra swasta: Palyja dan Aetra.

Pemerintah DKI, kata Gembong, harus benar-benar serius menindaklanjuti putusan MA. “Jika tidak, itu melawan hukum. Apalagi air kan menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar dia. Meski. begitu, Gembong mengingatkan agar Anies tak menutup mata ihwal kontrak kerja sama yang masih mengikat PAM Jaya, Aetra, dan Palyja. Perjanjian kerja sama PAM Jaya -dengan kedua perusahaan swasta itu akan berakhir pada 2023, setelah dimulai pada 1 Februari 1998.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, juga meminta pemerintahDKImengambil langkah cepat untuk menjalankan putusan MA. Bila pengelolaan air bersih sepenuhnya berada di tangan DKI, menurut dia, PAM Jaya bisa bekerja lebih optimal. Saat ini PAM Jaya barn memenuhi 60 persen kebutuhan air bersih di Ibu Kota.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung, PAM Jaya berinisiatif memperbarui perubahan kontrak dengan kedua mitranya pada 21 Maretlalu. NamunAnies membatalkan agenda penandatanganan kontrak tersebut. Alasannya, PAM Jaya belum mengkonsultasikan isi restrukturisasi kontrak kepada Gubernur. Anies pun memerintahkan Tim GubernuruntukPercepatan Pembangunan (TGUPP) mengkaji lebih dulu draf kerja sama tersebut.

Draf pembaruan kontrak itu menyebutkan bahwa Palyja dan Aetra masih akan mengoperasikan instalasi pengelolaan serta mendistribusikan air pipa hingga 25 tahun ke depan. “Saya tidak ingin Balai Kota menjadi tempat tanda tangan tapi kami tidak tahu isinya,” ujar Anies kala itu.

Ketua TGUPP, Amin Subekti, menuturkan masih mengkaji draf restrukturisasi perjanjian kerja sama PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja. Tim Gubernur ingin memastikan agar keputusan yang Bakal diambil DKI sesuai dengan putusan MA. “Kalau ada yang tidak pas, pasti akan kami sesuaikan dengan putusan MA,” ujar Amin.

Seperti halnya Anies, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga mengaku tak pernah mendapat laporan dari PAM Jaya ihwal poin-poin pada draf restrukturisasi kontrak. “Enggak pernah diajak diskusi. Tapi saya sudah serahkan kepada Pak Erlan (Direktur Utama PAM Jaya). Itu business to business,” ujar Sandi kemarin.

Koran Tempo 18 April 2018, P28 Metro | Oleh Devy Ernis.

 

 

Advertisements

Leave a Reply | Print Satu Media

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s