Mencermati Serangan AS

Oleh Ismatillah A Nu’ad, Peneliti Indonesian Institute for Social Research and Development, Jakarta

Benar saja, janji Amerika Serikat (AS) di bawah Pemerintahan Donald Trump untuk menyerang kelompok pro Pemerintah Bashar Assad di Suriah akhirnya terjadi. Pasukan AS bersama sekutu utamanya, yakni Inggris dan Prancis, menembakkan lebih dari 100 misil ke tiga fasilitas militer Suriah yang diyakini terkait dengan serangan senjata kimia di kota Douma di Ghouta Timur sepekan sebelumnya.

Serangan udara yang menggunakan zat kimia di kota Douma memang salah satu tragedi kelam dalam sejarah, karena menelan korban masyarakat sipil tak berdosa. Rakyat sipil Suriah terbaring tidak berdaya dengan kondisi mulut penuh busa. Di antara sekian korbannya adalah anak-anak.

Padahal dalam konvensi kimia, PBB telah melarang penggunaan senjata atau bom yang mengandung kimia mematikan dalam peperangan, melihat efeknya saat digunakan dalam serangan di Jepang pada 1997 silam yang sangat dahsyat mematikan.

AS yang dianggap “pahlawan demokrasi” karena ingin menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di Suriah seraya tak memaafkan rezim Presiden Assad yang melanggar kemanusiaan dan HAM, terutama atas korban anak-anak tak berdosa. Pemerintahan Washington dan sekutu-sekutu utamanya sudah gerah.

Bahkan, sejumlah pejabat AS menegaskan bahwa kejatuhan Presiden Suriah Bashar al-Assad tinggal menghitung hari. Masyarakat Suriah akan segera menghirup udara kebebasan dan alam demokrasi.

Gejolak perang di Suriah awalnya menghendaki supaya demokratisasi menjadi pilar utama. Rakyat muak dengan kediktatoran penguasa yang terkesan hanya mementingkan diri sendiri, sementara rakyat dikorbankan. Rakyat Suriah semakin berani meski anak-anak mereka menjadi korban. Mereka tak bisa mengendalikan diri sebagai akibat kesulitan dan himpitan ekonomi.

Ambil contoh revolusi di Tunisia pada awal 2011 yang dikenal Arab Spring benarbenar menjadi inspirasi bagi negara-negara Arab lain untuk bergerak menumbangkan rezim. Gejolak demokrasi di timur-tengah seakan menjadi tren, bukan Barat yang meniupkan tetapi murni gerakan people power sama halnya saat gerakan sipil yang dimotori mahasiswa di Indonesia pada 1998 berhasil menumbangkan rezim Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun.

Demokrasi Timteng

Gelombang demokratisasi sebenarnya membenarkan tesis Samuel Huntington dalam The Third Wave Democratization (1997) bahwa gelombang ketiga pertumbuhan negara-bangsa, wacana dan praksis demokratisasi mendapatkan tempatnya kemball setelah gelombang pertama dan kedua pertumbuhan negara-bangsa agak kurang mengapresiasinya. Pelbagai variabel yang menunjukkan gelombang demokratisasi yang meningkat itu menurut Huntington, antara lain, bertumbangannya rezim-rezim otoriter, peranan sipil yang menonjol menggantikan dominasi militer, terjadinya proses pemilu secara jujur, adil, dan transparan, serta tidak ada dominasi kepartaian, terbukanya kebebasan berpendapat yang direpresentasi dengan kebebasan pers.

Tren demokratisasi yang berkembang itu memang sebelumnya kurang mendapat apresiasi di banyak negara Islam, khusus di Timur Tengah. Laporan Freedom in the World 2000: The Democracy Gap, menyatakan bahwa semenjak awal dekade 70-an di mana demokratisasi gelombang ketiga dimulai, di dunia Islam umumnya sangat begitu minim dalam mengapresiasi keterbukaan politik (political openess), kurang respek terhadap persoalan-persoalan HAM, serta kebebasan pers dan transparansinya yang tersumbat. Celah demokrasi (democracy gap) antara dunia Islam dan tatanan negara-bangsa yang tengah dilanda gelombang ketiga demokratisasi terlihat sangat begitu dramatik (Azyumardi Azra, Indonesia, Islam and Democracy, Singapura: Solstice, 2006).

Bayangkan, dari 192 negara-bangsa di dunia saat ini, 121 di antaranya telah melaksanakan pemilu secara demokratis. Tapi di negara-bangsa di mana muslim menjadi mayoritas hanya 11 dari 47 (atau hanya sebesar 23 persen) yang sudah membentuk pemerintahan secara demokratis. Padahal di dunia non-Islam 110 dari 145 negara (atau lebih dari 76 persen) telah melangsungkan pemilu secara demokratis. Kesimpulan dari laporan Freedom in the World 2000 menandakan bahwa negara-bangsa non-Islam lebih menyukai tatanan demokratis dibandingkan negara-bangsa Islam.

Dari 31 negara-bangsa nbn-Arab, ii di antaranya telah melaksanakan pemilu secara demokratis, sedangkan 16 dari negara-bangsa Arab; satu (Tunisia) masih menggunakan sistem presidensial yang otoriter; dua (Libia dan Irak) keduanya didominasi oleh sistem kepartaian yang diktator; empat (Aljazair, Mesir, Suriah, dan Yaman) adalah negarabangsa dengan sistem kepartaian yang didominasi oleh partai tertentu, sedangkan sembilan negara-bangsa Arab masih menggunakan sistem kerajaan (monarki). Fenomena yang menggambarkan titik-titik terang (bright spots) demokrasi di sebagian kecil negara-bangsa non-Arab, tapi Muslim/menjadi mayoritas seperti Indonesia, memang menunjukkan bahwa hubungan antara Islam sebagai sebuah ajaran (yang diwahyukan) dan demokrasi sebagai produk kreasi manusia masih memiliki dinamika tersendiri, maksudnya demokrasi belum sepenuhnya diterima atau diaktualisasi sebagai suatu aturan main bagi terlaksananya tatanan negara-bangsa.

Menurut Robert Hefner dalam Civil Islam: Muslims and Democratization (2000), demokrasi bisa tumbuh di negaranegara Islam. Islam yang ditemukan melalui penelitiannya adalah contoh bagaimana Islam dan demokrasi tidak memiliki posisi yang saling berhadapan untuk meniadakan satu sama lain. Islam dan demokrasi bisa berjalan seiring kerena keduanya memiliki roh yang sama dalam menghargai hak asasi manusia, kesetaraan, dan mendukung partisipasi masyarakat.

Dengan gejolak demokrasi di Timur Tengah, apakah Islam akan bergerak ke arah demokrasi dan menerima modernitas atau terus terjebak dalam radikalisasi dan ingatan ke masa lalu? Pada saat ini garis depan anarkisme terus menyeruak. Meskipun demikian, hasilnya pasti akan mempunyai arti yang lebih menyeluruh. Munculnya Timur Tengah baru bisa merupakan peluang untuk menegakkan tatanan regional yang mencerminkan kepentingan sah semua pihak yang terlibat, memberikan batas-batas antarnegara yang aman, dan menggantikan aspirasi hegemoni dengan keterbukaan dan kerja sama. Jika tidak, atau jika peluang ini tidak segera di- rebut, Timur Tengah baru akan menjadi lebih berbahaya daripada Timur Tengah lama.

Advertisements

Leave a Reply | Print Satu Media

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s