Bawaslu: Gerakan #2019GantiPresiden tak Diatur

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengakui belum ada aturan yang melarang gerakan #2019GantiPresiden. Abhan juga menilai KPU belum memiliki aturan yang menegaskan batasan larangan atau pedoman terhadap gerakan semacam itu.

“Hal tersebut belum diatur (dalam aturan Bawaslu). Sementara, saat ini juga belum ada pasingan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), belum juga ada penetapan capres cawapres. Maka, saya kira belum ada aturan larangannya,” ujar Abhan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Senin (9/4).

Dengan demikian, Bawaslu pada saat ini belum bisa melakukan penindakan terhadap gerakan yang marak di media sosial tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua KPU Arief Budiman. Dia menjeaskan jika KPU harus bertindak terkait gerakan tersebut, yang pertama adalah mendefinisikannya. “Tugas pertama kita adalah mendefinisikan apakah kegiatan itu masuk dalam kegiatan kampanye atau tidak. Kalau masuk kategori kampanye, maka jelag dilarang,” ujar Arief.

Dia lantas melanjutkan, definisi kampanye dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 adalah kampanye pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu, atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri. Dengan merujuk kepada pengertian ini, saat ini peserta pemilihan legislatif sudah ada dan ditetapkan oleh KPU. “Sementara untuk pilpres, pesertanya belum ada sebab belum ada penetapan capres-cawapres,” tegas Arief.

Terpisah, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menilai, jika gerakan #2019GantiPresiden memang bertujuan untuk kampanye, hal tersebut melanggar etika kampanye pemilu. Pihaknya menegaskan jika kampanye oleh parpol harus tetap memperhatikan etika politik.

Menurut Suhajar, parpol merupakan jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, ada sejumlah pertimbangan etika yang harus diingat oleh parpol. “Karena itu, parpol dalam menyampaikan visi dan misi itu punya etika politik,” ujar Suhajar.

Dia melanjutkan, jika saat ini ada gerakan #2019GantiPresiden dan memang bertujuan untuk berkampanye, gerakan ini tidak etis dilakukan. “Kalau yang tadi itu dimaksudkan untuk kampanye, maka tidak boleh. Secara etika tidak boleh,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, muncul grup Whatsapp #2019GantiPresiden yang digagas oleh Neno Warisman. Dalam tiga hari saja, muncul 100 grup Whatsapp yang mendiskusikan dan mendukung aksi tersebut. Bahkan, muncul kaus bertuliskan tanda pagar (tagar) #GantiPresiden2o19 dijual diberbagai media sosial.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap sebagai partai yang turut meramaikan tagar tersebut. Presiden PKS pun memberikan komentarnya terkait hal tersebut. “Itu adalah gerakan spontan masyarakat yang memang dicetusin pertama adalah Mardani (Mardani Ali Sera, kader PKS). Namun, itu sudah jadi gerakan seluruh masyarakat yang ingin perubahan,” kata Sohibul Iman, Senin (9/4).


Republika, 10 April 2018, P5 ‘Pilkada Serentak 2018’ | Oleh DIAN ERIKA NUGRAHENY, RAHMA SULISTYA

 

Advertisements

Leave a Reply | Print Satu Media

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s