MUNAS PKS, "Dibahas, Posisi terhadap Pemerintah"


KOMPAS 11/9 Page 2 — Partai Keadilan Sejahtera akan menggelar musyawarah nasional keempat di Depok, Jawa Barat. Munas yang digelar hari Senin (14/9)-Selasa (15/9) dan dihadiri sekitar 1.200 kader dari seluruh Indonesia tersebut akan didahului dengan Musyawarah Ke-2 Majelis Syura PKS pada 12-13 September 2015.

Posisi PKS terhadap pemerintah, menurut anggota Majelis Syura PKS 2015-2020, Surahman Hidayat, akan menjadi salah satu bahasan dalam musyawarah Majelis Syura.

Meski belum diputuskan, besar kemungkinan PKS tetap memilih berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih. Meski demikian, menurut Surahman, PKS akan mendukung program-program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang sesuai dengan kepentingan rakyat.

Sebelumnya, pada Musyawarah Ke-1 Majelis Syura dan DPP PKS tanggal 9-10 Agustus lalu di kawasan Kota Baru Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, terpilih Salim Segaf Al’Jufrie sebagai Ketua Dewan Majelis Syura menggantikan Hilmi Aminuddin dan Sohibul Iman sebagai Presiden DPP PKS menggantikan Anis Matta. Keduanya terpilih untuk masa jabatan lima tahun mendatang (Kompas, 11/8).

Dalam munas keempat mendatang, akan ditegaskan kembali ciri PKS sebagai partai yang bersih, peduli, dan profesional. “Kami ingin menegaskan kembali ciri PKS yang sudah ditetapkan bahwa PKS merupakan partai bersih, peduli, dan profesional,” kata panitia pengarah Munas Ke-4 PKS, Suswono.

Menurut Suswono, dengan penegasan itu, semua kader dituntut untuk menjaga diri agar tetap bersih dari korupsi, peduli dengan sesama, dan profesional dalam bekerja. “Dengan kader-kader yang bersih, PKS akan mengarah menjadi partai dengan pengelolaan yang baik,” ujar mantan Menteri Pertanian tersebut.

Bersih
Sejak berdiri tahun 1999, PKS memang memosisikan diri sebagai partai bersih. Kampanye PKS yang mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi pada Pemilihan Umum 2009 menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kursi PKS di DPR dari 45 kursi di DPR periode 2004-2009 menjadi 57 kursi di DPR periode 2009-2014.

Namun, PKS sempat mengalami cobaan setelah Presiden PKS (saat itu) Luthfi Hasan Ishaaq terjerat kasus korupsi pada 2013. Kasus itu ditengarai ikut mengakibatkan perolehan kursi PKS di DPR pada Pemilu 2014 menjadi 40 kursi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi berpendapat, menjadi tugas berat PKS untuk mengembalikan citra sebagai partai bersih dari korupsi seperti dulu.

“Hal yang bisa dilakukan PKS saat ini setidaknya adalah PKS masih lebih bersih dari korupsi dibandingkan parpol-parpol lain,” katanya. Apalagi, tambah Burhanuddin, saat ini komposisi pimpinan PKS sudah berganti.

Presiden PKS saat ini, Sohibul Iman, dinilai relatif bersih. Selain itu, posisi PKS yang berada di luar pemerintahan juga membuat partai itu jauh dari godaan korupsi. “Godaan korupsi PKS sekarang lebih sedikit dibandingkan masa sebelumnya ketika mereka bergabung dengan kekuasaan,” ujar Burhanuddin. (NTA)

Leave a Reply | Print Satu Media

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s